Video Conference Solusi Bantuan Sosial Dengan Kementrian Sosial RI

Dalam rangka peningkatan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kementrian Sosial dan BPKP provinsi Jawa Tengah mengadakan koordinasi melalui video conference dengan diikuti oleh Inspektorat kabupaten, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Beberapa Kepala Desa terpilih Di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. 

Video conference dilaksanakan pada selasa, 9 juni 2020 di aula gedung Inspektorat Kabupaten Cilacap dan dihadiri pula oleh perwakilan OPD terkait. Acara dibuka oleh sambutan Inspektur Provinsi Jawa Tengah HENDRI SANTOSA, SE, Ak, M.Si. CA. kemudian pemaparan Hasil Pemadanan Data JPS kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Permasalahan dan Solusi Bantuan Sosial.

Tujuan penugasan Pengumpulan Data dan Monitoring Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Dana APBN, APBD dan APBDES adalah untuk meyakini adanya penyaluran BST dan BLT-DD kepada KPM, melakukan identifikasi permasalahan dan resiko terkait pengelolaan serta pelaksanaan penyaluran BST maupun BLT-DD terkait 4T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Administrasi. Serta mengidentifikasi adanya duplikasi data KPM bansos APBN, APBD dan APBDES.

Menyikapi permasalahan diatas, disimpulkan agar hasil pembandingan DTKS dan NON-DTKS sebagai bahan pertimbangan dalam penyaluran JTS pada periode berikutnya. Serta meningkatkan koordinasi OPD terkait dalam melengkapi data KPM yang masih belum lengkap, melakukan pendataan terhadap keluarga miskin yang belum ter-cover BPJS serta membangun basis data yang akurat. Selain itu juga berkoordinasi dengan KEMENSOS untuk memperbaiki data hasil DTKS sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi. (Jbl/itkab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *